pemikiran abu yusuf, as syaibani, abu ubaid

I. PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF (113-182 H/731-798 M)

1. A.    Riwayat Hidup

Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khusnais bin Sa’ad Al-Ashari Al-Jalbi Al- Kufi Al-Bagdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf meninba ilmu kepada banyak ulama besar,diantaranya adalah Imam Abu Hanifah yaitu pendiri maszhab Hanafi.

Berkat  bimbingan  para gurunya serta di tunjang oleh ketekunan dan kecerdasanya, Abu Yusuf tumbuh sebagai alim ulama yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama maupun penguasa masyarakat umum. Abu Yusuf dikenal sebagai Qadhi/ hakim, bahkan sebagai Qadi al- Qudah (hakim agung) pada dinasti Abassiyah yaitu pada masa pemerintahan Kholifah Harun Ar-Rasyid.

1. B.     Karya-karya Abu Yusuf

 Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menunlis . Beberapa karya tulisnya adalah al- Jawami’, ar-Radd’ala Siyar al-Auza’i, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adad al-Qadhi, dan al-Kharaj. Hadist diperoleh dari Abu Ishak As-Syaibani, Sulaiman Al Tamyi, yahya bin Said al Anshari, A’masi, Hisyam bin Urwah, Atha’ bin Said, dan Muhammad bin Sihaq bin Yasir. Dan beliau juga aktif mengikuti pengajian Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laili.[1]

Adapun kitab yang  paling terkenal adalah kitab Al-Kharaj (pajak). Kitab ini ditulis atas permintaan kholifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan Negara dari kharaj, usyr, zakat, dan jizyah. Kemudian Kitab ini  digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern.[2]

Kharaj adalah pajak tanah yang harus dibayar oleh nonmuslim  kepada baitul mal dimana tanahnya dikuasai oleh orang muslim baik karena peperangan maupun bea cukai yang harus dibayar para pedagang muslim maupun non muslim yang melintas diwilayah daulah islamiyah sebesar sepersepuluh/ 10 persen. Sedangkan jizyah adalah pajak yang harus dibayar oleh orang nonmuslim yang tinggal dan dilindungi dalam suatu Negara islam.

1. C.    Pemikiran-pemikiran Abu Yusuf

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal, tema inilah yang menjadi kajian utama dari Abu Yusuf. Pemikiran-pemikirannya adalah seperti yang tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Diantaranya ialah:

1. a.      Tentang pemerintahan

Seorang khalifah adalah wakil Allah dimuka bumi untuk melaksanakan perintah-Nya dan mengaturnya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam hal ini Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqih yang sangant popular yaitu tasarruf al imam ala ra’iyyah manutun bi al-maslahah (setaip tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat terkait dengan kemaslahatan mereka). Alokasi anggaran keuangan  negara harus didistribusikan pada pengadaan barang-barang publik demi  terwujudnya kesejahteraan umum.

1. b.      Tentang keuangan dan perekonomian

Uang Negara bukan milik kholifah akan tetapi milik Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal kontroversial dalam pemikiran ekonomi abu yusuf adalah pada masalah pengendalian harga. Beliau menentang pemerintah dalam menetapkan harga[3]. Karena bukan menjadi alasan untuk menurunkan harga bila terjadi banyak barang  yang beredar dipasar. Dan sebaliknya kelangkaan tidak dijadikan sebagai alasan harga melambung tinggi. Dalam hal ini beliau mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Tinggi dan rendahnya barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut,” (HR Abdur Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin Utaibah).

Pemikiran utama Abu Yusuf dalam masalah keuangan publik beliau menyarankan tentang cara-cara mendapatkan sumber pendapatan untuk pembangunan jangka panjang. Sepeti pembangunan jembatan, jalan-jalan, bendunagan, serta membangun saluran-saluran air besar maupun kecil.

1. c.       Tentang pertanahan

Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

1. d.      Tentang perpajakan

Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (muqasamah) dibandingkan sistem pajak tetap (misahah). Misahah adalah metode penghitungan kharaj yang didasarkan pada  pengukuran tanah tanpa mempertimbangakan unsur kesuburan tanah, irigasi  dan jenis tanaman. Sedangkan metode muqasamah, tingkat pajak didasarkan  pada ratio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Beliau menilai  sistem pajak proporsional (muqasamah) lebih adil dan tidak memberatkan  bagi para petani sedangkan sitem pajak tetap (misahah) tidak memiliki  ketentuan apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang.  Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara  perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif.

Dalam hal ini beliau berpendapat menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang  amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara professional dan ia menganjurkan gaji mereka diambil dari baitul mal dan bukan dari  pembayar kharaj langsung.[4]

1. e.       Tentang peradilan

Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat (sesuatu yang tidak pasti). Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam peradilan.

II. PEMIKIRAN EKONOMI AS-SYAIBANI (132 – 189 H/750 – 804) 

A.  Riwayat Hidup

Abu Abdilah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibu kota Irak pada akhir masa pemerintahan Bani Umayyah.Ayahnya berasal dari negari Syaibani di wilayah jazirah Arab.Di kota tersebut ia belajar fiqih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus’ar bin Kadam, Syufan Tsauri,Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul[5].

Setalah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi ara penuntut ilmu. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, daket Teheran, dalam usia 58 tahun.

B.  Karya-karya as-Syaibani

1. Zhahir al-Riwayah, yaitu ditulis berdasrkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti al-Mabsut, al-Jmi’ al-Kabir, al-Jami’ al-Shaghir, al-Syiar al-Kabir,al-Syiar al-Shaghir, dan al-Ziyadat. Kesemuanya ini dipimpin Abi Al-Fadhl Muhammad abn Ahmad Al-Maruzi (w. 334 H/945 M) dalam satu kitab yang berjudul al-kafi.

1. Al-Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandanganya sendiri, seperti Amali Muhammad fi al-fiqih, al-Ruqayyat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd ’ala Ahl Madinah,  al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.[6]

C. Pemikiran-pemikiran as-Syaibani

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Al-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab al-Kasb. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas tentang teori pendapatan dan sumber-sumbernya, serta teori produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr. Al-Janidal menyebut  Al-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi islam.

1. 1.      Al-Kasb (kerja)

As-Syaibani mendefinisikan al-kasb sebagai mencari perolehan harta melalui berbagi cara yang halal. Dalam ekonomi islam ini termasuk aktivitas produksi. Berbeda dengan ekonomi semua  yang menhasilkan barang dan jasa termasuk dalam aktivitas produksi. Dalam ekonomi islam dibatasi dengan halal haramnya barang atau jasa tersebut.

Dalam ekonomi konvensional nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan. Tetapi dalam ekonomi islam utility suatu barang atau jasa bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

As-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur pertama dalam produksi yang mempunyai kedudukan penting dalam menunjang pelaksanaan ibadah kepada kepada Allah hukumnya adlah wajib. Rosulullah bersabda “ mencari pendapatan adalah wajib bagi setip muslim”. Allah berfirman “apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan crilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-jumu’ah:10)

1. 2.      Kekayaan dan kefakiran

Setelah membahas kasb kemudian pokok pikiran as-Syaibani yang selanjutnya adalah kaya dan fakir. Menurutnya banyak dalil yang menujukkan keutamaan sifat-sifat kaya, tapi kedudukan sifat-sifat fakir yang lebih tinggi. Apabila kebutuhan mereka sudah merasa terpenuhi maka mereka bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akherat. Pada intinya as-Syaibani menyerukan agar hidup dalam kesederhanaaan (kecukupan). Sekalipun begitu tidak menentang akan orang yang berlebihan, tapi dalam catatan untuk hal kebaikan.

1. 3.      Klasifikasi usaha-usaha Perekonomian

Menuruut as-Syaibani usaha perekonomian terbagi atas empat macam yaitu ; sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian.[7] Sedangkan dalam ekonom kontemporer terbagi dalam tiga bidang yaitu; pertanian, perindustrian dan jasa. Menurutnya usaha pertanianlah yang paling utama daripada yang lainnya. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menunjang dalam  berbagai kewajibannya.

Dari segi hukum as-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian dalam dua hal yaitu;

• Fardhu Kifayah: yaitu jika telah ada orang yang menjalankannya roda perekonomian akan terus berjalan. Dan apabila tidak ada seorangpun yang menjalankannya maka akan menimbulkan banyak kesengsaraan.
• Fardhu ‘Ain; yaitu setiap orang mutlak untuk melakukannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang yang ditanggungnya. Bila tidak akan mebahayakan dirinya dan orang yang ditanggungnya.

1. 4.      Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Makan, minum, pakaian, dan tempat tiggal adalah kebutuhan pokok dalam ekonomi islam maupun konvesional. Jika keempat kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi maka manusia tidak akan bias hidup dan akan masuk neraka karenanya.

1. 5.      Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Beliau berpendapat manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain maka dari itu harus bekerjasama. Lebih jauh lagi apabila sesorang bekerja dengan niat ibadah dan membantu saudaranya maka pekerjaanya tersebut akan diberi ganjaran yan lebih. Rosulullah SAW bersabda ‘sesungguhnya Allah SWT selalu menolong hambNya selama hamba-Nya tersebut menolong saudara muslimnya “ (HR Bukhori-Muslim).[8]

.   3. Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid merupakan seorang ahli hukum, ahli ekonomi Islam, ahli hadits dan ahli bahasa Arab (ahli nahwu). Abu Ubaid, yang bernama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi, lahir di Bahrah, propinsi Khurasan, sebelah barat laut Afganistan, pada tahun 154 Hijriah. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi makula suku Azad.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, Abu Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadits, dan fiqih (di mana tidak dalam satu bidang pun ia bermadzhab tetapi mengikuti dari paham tengah campuran). Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu Nahwu, Qawaid, Fiqh, Syair dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam.

Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, Abu Ubaid tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 H.

B.   Latar Belakang Kehidupan dan Pendekatannya

Dari beberapa literatur yang ada mengatakan bahwa Abu Ubaid hidup semasa Daulah Abbasiyah mulai dari Khalifah al Mahdi (158/775 M). Dalam penelitian Nejatullah Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh terkenal yang menuliskan karyanya di bidang ekonomi adalah, Abu Ubaid (w.224/834 H), Imam Ahmad bin Hambal (164-241 M/780-855 M) serta Harist bi Asad al Muhasibi (165-243 11/781-857 M).

Gottschalk (Adiwarman, 2004) menyebutkan bahwa dari segi latar belakang kehidupannya, Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadits (muhaddits) dan ahli fiqih (fuqaha) terkemuka di masa kehidupannya. Selama menjabat qadi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa Parsi ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit-banyak menguasai bahasa tersebut. Menurut Gottschalk, pemikiran Abu Ubaid ada kemungkinan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr al Azwa'i, karena seringnya pengutipan kata-kata Amr dalam al-Amwal, serta dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Syariah lainnya selama ia menjadi pejabat di Tarsus.

Adiwarman (2004) menyebutkan bahwa Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalisasi system perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Hadits melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Dengan kata lain, umpan-balik dari teori sosio-ekonomi Islami, yang berakar dari ajaran Al-Quran dan Hadits, mendapatkan tempat yang eksklusif serta diekspresikan dengan kuat dalam pola pemikiran Abu Ubaid.

Dalam pandangan ulama lainnya, seperti Qudamah Assarkhasy mengatakan bahwa Abu Ubaid yang paling pintar bahasa Arab (ahli Nahwu). Sedangkan menurut Ibnu Rohubah, "Kita memerlukan orang seperti Abu Ubaid tetapi dia tidak memerlukan kita". Dalam pandangan Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya. Menurut Abu Bakar bin Al-¬Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, 1/3 nya untuk tidur, 1/3 nya untuk shalat malam dan 1/3 nya untuk mengarang. Bagi Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada menggoreskan pedang di jalan Allah. Menurut lshaq, Abu Ubaid itu yang terpandai diantara aku. Dari pendapat-pendapat tersebut terlihat bahwa Abu Ubaid cukup diperhitungkan dan memiliki reputasi yang tinggi di antara para ulama pada masanya. Ia hidup semasa dengan para Imam besar sekaliber Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Kesejajarannya ini membuat Abu Ubaid menjadi seorang mujtahid mandiri dalam arti tidak dapat diidentikkan pada satu mazhab tertentu.

Awal pemikirannya dalam Kitab al-Amwal dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu Ubaid terhadap militer, politik dan masalah fiskal yang dihadapi administrator pemerintahan di propinsi-propinsi perbatasan pada masanya. Berbeda dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung masalah kelangkaan sistemik dan penanggulangannya. Namun, Kitab al-Amwal dapat dikatakan lebih kaya dariKitab al-kharaj dari sisi kelengkapan hadis serta kesepakatan-kesepakatan tentang hukum berdasarkan atsar (tradisi asli) dari para sahabat, tabi 'in dan tabi' at-tabi’in. Abu Ubaid tampaknya lebih menekankan standar politik etis penguasa (rezim) daripada membicarakan syarat-syarat etisiensi teknis dan manajerial penguasa. Filosof Abu Ubaid lebih kepada pendekatan teknis dan profesional berdasarkan aspek etika daripada penyelesaian permasalahan sosio-politis-ekonomis dengan pendekatan praktis.

Dengan tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan keberadaban, yang lebih membutuhkan rekayasa sosial, Abu Ubaid lebih mementingkan aspek rasio/nalar dan spiritual Islam yang berasal dari pendekatan holistik dan teologis terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Atas dasar itu Abu Ubaid menjadi salah seorang pemuka dari nilai-nilai tradisional, pada abad III hijriah/abad IX M, yang berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian adalah melalui reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan serta institusinya dengan berdasarkan al-Qur’an dan Hadist. Dengan kata lain, umpan balik dari teori sosio-politik-ekonomi Islam yang secara umum berasal dari sumber-sumber yang suci, al-Qur’an dan Hadist mendapatkan tempat eksklusif serta terekspresikan dengan kuat pada pemikirannya.

Meskipun fakta menunjukkan bahwa Abu Ubaid adalah seorang ahli fikih yang independen, moderat, dan handal dalam berbagai bidang keilmuan membuat beberapa ulama Syafi'i dan Hambali mengklaim bahwa Abu Ubaid adalah berasal dari kelompok madzhab mereka. Tetapi dalam Kitab al-Amwal tidak ada disebut nama Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i maupun nama Ahmad Ibn Hambal, melainkan ia sangat sering mengutip pandangan Malik ibn Anas dan pandangan sebagian besar ulama madzhab Syafi'i lainnya. Ia juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani.

Sementara itu, tuduhan yang dilontarkan oleh Husain ibn Ali al Karabisi seperti yang dikemukakan oleh Hasan ibn Rahman ar-Ramharmudzi bahwa Abu Ubaid melakukan plagiat terhadap Kitab fikih karyanya dari pandangan dan persetujuan asy-Syafi'i, adalah sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya, hal itu bukan hanya karena Abu Ubaid dan asy-Syafi’i belajar dari sumber yang sama tetapi mereka juga belajar satu sama lainnya, sehingga tidak mustahil jika terdapat kesamaan atau hubungan dalam pandangan-pandangan mereka. Bahkan, kadang kala Abu Ubaid mengambil posisi yang berseberangan dengan asy-Syafi'i tanpa menyebut nama.

•Kitab Al-amwal.

Kitab al Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa issu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas tentang sistem keuangan publik islam terutama pada bidang administrasi pemerintahan. Buku ini juga memuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah, dan merupakan sebuah ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi, para sahabat dan para pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi. Abu ubaid, dalam Kitab al-Amwal, banyak mengutip pandangan dan perlakuan ekonomi dari imam dan ulama terdahulu. Ia sering mengutip pandangan Malik ibn Anas dan pandangan sebagian besar ulama madzhab Syafi’i lainnya, dan juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al¬ Hasan asy-Syaibani.

Beberorang meyakini bahwa Adam Smith dalam bukunya yang legendaris, The Wealth of Nations, banyak dipengaruhi kitab Al-Amwal. Arti kata Al-amwal sama dengan arti kata The Wealth, yaitu kekayaan. Dalam Pembahasan Ekonomi Neoliberal dihadapan 1.000 kiai di Pesantren Asshiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat, Sabtu (13/6), yang disampaikan Dr Adiwarman Karim dan sejumlah ekonom lain serta Ketua MUI Pusat KH Maruf Amin, dinyatakan bahwa The Wealth of Nation karya Adam smith banyak menyinggung tentang ekonomi Islam, antara lain pada jilid dua dan jilid lima.

Imam Abu Ubaid dalam kitab berjudul Al Amwal memberikan definisi tentang Sistem Keuangan Publik Islam, yaitu sebagai sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a’immah li al-raiyyah (sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan subjek). Yang dimaksud subjek di sini adalah rakyat. Dalam definisi ini terdapat empat konsep penting, yaitu :

1.      istilah amwal, yang menjadi judul buku mengacu kepada kekayaan publik,yang merupakan sumber keuangan utama negara, dikelompokkan menjadi fay, khums, dan zakat.
Fay yang dimaksud adalah yang termasuk kharaj, jizyah dan penerimaan lainnya seperti, penemuan barang-barang yang hilang (rikaz) kekayaan yang ditinggalkan tanpa ahli waris, dan lain-lain.
Khums adalah seperlima dari hasil rampasan perang dan harta karun atau harta peninggalan tanpa pemilik.

2.      A’immah mengacu kepada otoritas publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola wilayah kekayaan publik.

3.      Wilayah mengisyaratkan bahwa kekayaan itu tidak dimiliki otoritas, tetapi merupakan kepercayaan demi kepentingan publik.

4.      Istilah ra’iyyah mengacu pada publik umum yang terdiri atas subjek muslim dan non muslim dalam administrasi Islam, yang mana kepada mereka manfaat harta itu didistribusikan.

Dalam permasalahan zakat, Abu Ubaid berpendapat bahwa ada tiga tingkatan pengelompokan sosio ekonomi yang terkait dengan status zakat yaitu kalangan kaya yang terkena wajib zakat, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat, kalangan penerima zakat (mustahik). Ia juga tidak menyetujui penentuan batas tertinggi penerimaan zakat bagi para mustahik. Ia menjelaskan bahwa dalam segi politik, kekayaan seseorang di bagi menjadi dua, yaitu kekayaan yang tampak (amwal zahiriyah) dan kekayaan yang tidak tampak (amwal batiniyah). Menurutnya, pemerintah memiliki kekuatan politik hanya pada kekayaan yang tampak (amwal zahiriyah). Sebaliknya, harta yang tesembunyi (amwal batiniyah), pemerintah tidak memiliki hak politik untuk memaksa orang membayar zakat dari jenis kekayaan ini. berkebalikan dengan harta yang tampak, yang masuk dalam wilayah zakat berkarakter politis, harta tersembunyi masuk dalam wilayah zakat berkarakter religius.

Menurut Abu Ubaid, penarikan dan penyaluran zakat dilakukan oleh wilayah di mana masyarakat berada. Jadi, Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti penyalurannya dilakukan juga pada komunitas masyarakat di mana zakat tersebut diambil. Seperti halnya Mu’az yang mengambil zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi yang menjadikan daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga dan menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial dalam sebuah komunitis masyarakat. Mengenai Hal ini menuturkan dengan kisah yang dialami imam terdahulu, yaitu:

Al-Amwal hal. 596:
Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Abu Ubaid menuturkan dalam kitabnya, bahwa Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga. Muadz menjawab, “Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu.
Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata, Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut.(Al-Qaradhawi, 1995).

Al-Amwal hal.256:
Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang. Umar memerintahkan, Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Umar, Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang. Umar memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar,Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang. Akhirnya, Umar memberi pengarahan,Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih. (Al-Qaradhawi, 1995).